Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin

EDUKASI PENGGUNAAN KB SEBAGAI UPAYA PENGATURAN JARAK KEHAMILAN PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DI DESA NOBAL KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

2023-09-20T09:53:19+07:00

Lebih dari 220 juta wanita di dunia ingin merencanakan keluarga dan masa depan mereka tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi modern. Memenuhi kebutuhan mereka akan kontrasepsi dapat menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, kematian ibu (perempuan meninggal karena hamil/melahirkan) dan kematian bayi yang semuanya adalah target yang tercakup dalam SDGs keluarga berencana yang berperan besar dalam pencapaian SDGs [1]Program Keluarga Berencana (KB) telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, yang selanjutnya mengakibatkan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Banyaknya jumlah wanita yang menggunakan metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu serta kelangsungan pemakaian kontrasepsi berdampak pada efektifitas suatu metode kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan sejak tahun 1994, 1997, 2007 dan 2012 untuk Nasional masing-masing menunjukkan 52,1 persen, 57,4 persen, 61,4 persen dan 58 persen wanita kawin usia 15-49 tahun menggunakan metode kontrasepsi modern. Diantara cara KB modern yang dipakai yaitu suntik KB merupakan alat kontrasepsi terbanyak digunakan oleh wanita berstatus kawin (32 persen), diikuti oleh pil KB, hampir 14 persen[2]Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana di Indonesia harus fokus dalam menjaga kelangsungan pemakaian metode kontrasepsi. Indikator penting untuk mengukur kualitas pemakaian kontrasepsi adalah angka putus pakai (drop out) metode kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS (Pasangan Usia Subur) sangat penting tetapi banyak mengalami putus pakai (drop out) [3].

SOSIALISASI TENTANG PENGGUNAAN KARTU IDENTITAS BEROBAT (KIB) DI PUSKESMAS EMPARU TAHUN 2021

2023-09-20T13:59:27+07:00

Kartu Identitas Berobat merupakan kartu identitas milik pasien di suatu instansi pelayanan kesehatan. tahun 2020 didapatkan bahwa pasien yang tidak membawa kartu berobat sebanyak 1223. Penyebab pasien tidak membawa kartu yaitu karena lupa dan belum memiliki kartu berobat. Tujuan, untuk mengetahui manfaat penggunaan Kartu Identitas Berobat, untuk mengetahui dampak jika tidak membawa atau memiliki Kartu Identitas Berobat. Metode, Penyampaian materi dengan metode ceramah dan diskusi. Hasil, Peserta sosialisasi mengetahui manfaat penggunaan Kartu Identitas Berobat di buktikan bahwa menurut peserta manfaat Kartu Identitas Berobat memudahkan petugas rekam medis dalam mencari nomor rekam medis pasien, Peserta sosialisasi mengetahui dampak jika tidak membawa atau memiliki Kartu Identitas Berobat, dibuktikan bahwa petugas pendaftaran kesulitan dalam mencari data pasien. Kesimpulan, pentingnya Kartu identitas Berobat memudahkan petugas pendaftaran dalam mencari nomor rekam medis.

PELATIHAN PENINGKATAN MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT PENA 98

2023-11-16T09:24:56+07:00

Sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting karena merupakan penggerak seluruh aktivitas atau aktivitas dalam mencapai tujuan organisasi dan untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi diawali dari pengelolaan sumber daya manusia khususnya upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja pegawai. Kinerja maksimal terwujud ketika organisasi dapat mengarahkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki pegawai sehingga pegawai mampu bekerja secara maksimal. Motivasi dan disiplin sangat erat kaitannya dengan kinerja pegawai. Motivasi dan kedisiplinan yang dirasakan secara langsung oleh pegawai dapat menurunkan kinerja atau meningkatkan kinerja pegawai. Pegawai yang merasa termotivasi dan disiplin terhadap pekerjaannya akan berdampak pada peningkatan kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

HUKUM PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PULAU-PULAU KECIL PERBATASAN

2023-11-14T12:48:07+07:00

The government system in Indonesia is organized in stages starting from the central government, provincial, district/city and village governments. All government affairs are divided into each level of government. The village government is the spearhead that has direct contact with the community in real terms.

Historically, the existence of villages in Indonesia existed before the Unitary State of the Republic of Indonesia existed or was formed, therefore, if you look at Law No. 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that Villages are Villages and traditional villages or referred to by other names, hereinafter referred to as Villages, is a legal community unit that has territorial boundaries that has the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Openness in the administration of village government is absolutely necessary as a form of accountability for all decisions and policies that have been taken and implemented related to the implementation of development, community development and community empowerment. Openness is needed to increase community participation in development by providing input, support and control over the running of village government.

The reality on the ground is that in 2015 the consequence of implementing the Village Law was that funds were disbursed from the APBN which were quite large at the village level, however openness regarding the implementation of village funds was very minimal until now, the human resource capacity of village officials was very minimal. so that it greatly influences the management and management of village funds to create an independent and prosperous village community based on the principles of good governance, namely accountability, transparency and participation.