PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA DENGAN OPINI AUDIT
DOI:
https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1138Keywords:
Kinerja Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi , Opini AuditAbstract
Kinerja keuangan dan opini audit merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini audit memvalidasi efektivitas sistem pengendalian internal, materialitas pencatatan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi pemerintah. Kinerja keuangan bernilai lebih tinggi jika laporan keuangan memperoleh opini audit tertinggi, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap opini audit. Kajian ini mencakup seluruh provinsi di pulau jawa. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi selama periode 2011 hingga 2020 dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Laporan Perekonomian Provinsi dari situs web Bank Indonesia (BI). Kinerja Keuangan diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Pertumbuhan. Model analisis regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data, didahului dengan uji kelayakan model dan uji kesesuaian model. Software SPSS digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Opini Audit, sedangkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi tidak berpengaruh. Model penelitian dinyatakan memenuhi syarat.
References
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data Opini Audit Hasil Pemeriksaan. Diakses 1 Juni 2022, dari www.bpk.go.id
Badan Pusat Statistik. Di akses 13 Juli 2020, dari www.bps.go.id
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Realisasi APBD Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2018. Di akses 3 Juni 2010 dari www.djpk.kemenkeu.go.id
Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Hamidayanti, Luthfina dan Marita Kusuma Wardani. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper. UMS.
Heriningsih, Sucahyo dan Rusherlistyani. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 13 No. 2:11-19.
Herry Aprillia Manubulu, 2018, Pengaruh Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Efektivitas Pengendalian internal terhadap Laporan Hasil Audit, Jurnal Wahana Vol, 21 No.1.:17-29
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses 13 Juli 2020, dari www.kemendagri.go.id
Kurnia, R. dan Fefri Indra Arza. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Non WTP (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1, No 2, Seri C, Hal 781-794.
Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset.
Oktaviani, Matilde Agnes dan Dian Purnama Sari. 2020. Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 186-193.
Pamungkas, Bambang, Reisya Ibtida dan Cendy Avrian. 2018. Factors Influencing Audit Opinion Of The Indonesian Municipal Governments’ Financial Statements. Cogent Business & Management, 5:1, 540256.
Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2019 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
Pratiwi, Ristu dan Y Anni Aryani. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. Jurnal Akuntansi/Volume XX, No. 02, 167-189.
Provinsi Banten. Tentang Provinsi Banten. Diakses 1 Juni 2022, dari www.dmsppid.bantenprov.go.id
Provinsi Jawa Timur. Tentang Provinsi Jawa Timur. Diakses 1 Juni 2022, dari www.bappeda.jatimprov.go.id
Provinsi Yogyakarta. Tentang Provinsi Yogyakarta. Di akses 1 Juni 2022, dari www.jogjaprov.go.id
Pulau Jawa. Tentang Provinsi di Pulau Jawa. Diakses 13 Juli 2020, dari https://id.m.wikipedia.org
Putry, Nur Anita Chandra dan Rudy Badrudin. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. JRMB, Volume 12, No. 1: 25-34.
Saputra, C. S., Suwendra, W.I, & Yudiatmaja. F(2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol.4.
Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintah. Yogyakarta : Graha Ilmu. Susilowati, Suharno, dan Kristiano. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 12 No. 2. Hal. 229-237.
Takawalude, Erick H, Parengkuan Tommy, dan Joubert B Maramis. 2017. Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Pada Opini Disclaimer dan WDP. Jurnal EMBA Vol. 2 No. 2, Hal. 1802-1812.
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2009. SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek.
Zulkarnain dan Rezka Andriansyah. 2018. Opini Audit BPK-RI dan Substansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Audit Opinions and the Financial Performances of the Local City/Regency Government in West Kalimantan Province). CAKRAWALA – Repository IMWI Volume 1, Nomor 1: 58-74.
