PENGARUH SANKSI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEPATUHAN INDONESIA PADA REZIM HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI TIMOR TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.56127/jukim.v2i02.504Keywords:
Timor Timur, Hak Asasi Manusia, Rezim Internasional, Amerika Serikat, IndonesiaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai rezim internasional dengan menggunakan sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap Indonesia di Timor Timur sebagai studi kasus. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Pelanggaran tersebut mencakup teror, intimidasi, penangkapan, pembunuhan, hingga pembakaran rumah warga Timor Timur yang menyuarakan referendum agar Timor Timur merdeka dari Indonesia. Pemerintah juga membiarkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh milisi yang pro-integrasi. Pelanggaran HAM berat di Timor Timur menarik perhatian komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat mengecam dan menuntut Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM di Timor Timur sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap rezim HAM. Agar Indonesia menghormati HAM di Timor Timur, Amerika Serikat mengeluarkan berbagai sanksi sebagai kekuatan politik untuk menekan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengukur efektivitas sanksi-sanksi tersebut terhadap Indonesia. Dengan menggunakan teori kepatuhan, penelitian ini menemukan adanya pengaruh antara sanksi unilateral yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap kepatuhan Indonesia terhadap rezim HAM. Kepatuhan Indonesia dibuktikan dengan kebijakan jajak pendapat yang dibuat pemerintah Indonesia untuk rakyat Timor Timur pada 1999.
References
S. R. Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis,” Humanika, vol. 18, no. 2, 2013.
OHCHR, “High Commissioner For Human Rights Report on The Situation in East Timor as the Commission on Human Rights Considers Holding Special Meeting,” Sep. 17, 1999. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2009/10/high-commissioner-human-rights-reports-situation-east-timor-commission-human (accessed Jan. 25, 2023).
UNSC, “Report of the International Commission of Inquiry on East Timor ,” 2000. https://reliefweb.int/report/indonesia/report-international-commission-inquiry-east-timor (accessed Dec. 21, 2022).
United Nations, “Universal Declaration of Human Rights .” https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights (accessed Jan. 25, 2023).
Cornell University, “The United Nations and East Timor,” Indonesia, no. 42, 1986.
S. D. Krasner, “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables,” Int Organ, vol. 36, no. 2, pp. 185–205, 1982.
Institute of Security Studies, Global Governance 2025 : At a Critical Juncture. Institute for Security Studies, European Union, 2010.
B. Winarno, Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS, 2011.
A. Chayes and A. H. Chayes, The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements. London: Harvard University Press, 1995.
United Nations, Yearbook of the United Nations 1948-49. New York: Department of Public Information, 1950.
S. Donatirin, “Pengaruh Tekanan Internasional terhadap Kebijakan Indonesia dalam Rangka Penghormatan Hak Asasi Manusia,” Universitas Indonesia, 2001.
M. Rosyidin, A. Sabrina, A. A. Hanjani, and I. Kusumawardhana, “Mengapa Negosiasi Internasional Gagal? Menjelaskan Kegagalan Perundingan Denuklirisasi Amerika Serikat- Korea Utara 2019,” Andalas Journal of International Studies (AJIS), vol. 10, no. 1, p. 34, Aug. 2021, doi: 10.25077/ajis.10.1.34-50.2021.
OHCHR, “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment |,” Dec. 10, 1984. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading (accessed Jan. 25, 2023).
I. Cristalis, East Timor: A nation’s bitter dawn. London: Zed Books, 2009.
V. Firmandiaz and J. A. Husodo, “Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor Timur),” Res Publica, vol. 4, no. 1, 2020, [Online]. Available: https://www.cnnindonesia.
Y. Setyadi and O. Saputra, “Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Politik Hukum di Indonesia: Studi Kasus Timor Timur,” Journal of Law and Nation , vol. 1, no. 2, pp. 106–115, 2022.
ETAN, “Background on East Timor and U.S. Policy,” 1998. http://etan.org/timor/BkgMnu88.htm (accessed Jan. 25, 2023).
J. D. Boys, Clinton’s Grand Strategy: US foreign policy in a post-Cold War world. London: Bloomsbury, 2015.
M. A. Hill, Democracy Promotion and Conflict-Based Reconstruction: The United States & Democratic Consolidation in Bosnia, Afghanistan, & Iraq. London: Routledge, 2012.
M. C. Othman, Accountability for International Humanitarian Law Violations: The Case of Rwanda and East Timor. Germany: Springer, 2005.
ETAN, “U.S. Senate Supports Self-Determination for East Timor.” http://etan.org/action/237pass.htm (accessed Jan. 25, 2023).
N. J. Wheeler and T. Dunne, “East Timor and the New Humanitarian Interventionism,” International Affairs (Royal Institute of International Affairs0, vol. 77, no. 4, pp. 805–827, 2001.
I. Martin, Self-Determination in East Timor: The United Nations, the Ballot, and the International Intervention. London: Lynne Rienner Highlight, 2001.
D. Kingsbury, East Timor: The Price of Liberty. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Liputan 6, “Keluar Juga Kerikil dalam Sepatu Itu ,” Aug. 30, 2009. https://www.liputan6.com/news/read/242430/keluar-juga-kerikil-dalam-sepatu-itu (accessed Jan. 25, 2023).
