ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN REALISASI APBD PROVINSI BANTEN PERIODE 2017-2023
DOI:
https://doi.org/10.56127/jaman.v5i02.2217Keywords:
Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian Belanja.Abstract
Provinsi Banten Periode 2017-2023 dan menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan sumber data sekunder yang diperoleh dan diolah dari website resmi direktorat jendral perimbangan keuangan https://djpk.kemenkeu.go.id/. Metode analisis penelitian ini adalah Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian Belanja. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Rasio Efektivitas berada tingkat Efektif. Sedangkan Rasio Desentralisasi Fiskal dalam kategori Sangat Baik. Selain itu, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong dalam kategori Delegatif. Sementara Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada dalam kategori Tidak Efisien. Adapun Rasio Pertumbuhan berada dalam kategori positif, meskipun belum mencapai tingkat yang optimal, untuk Rasio Keserasian berada dalam kategori Kurang Baik, dengan rata-rata belanja operasional sebesar 60% sedangkan rata-rata belanja modal sebesar 13%.
References
[1] Amalia, H. R., & Pratiwi, B. Y. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018–2020. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, 73–81.
[2] Budiharjo, R., & Mareta, S. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas. Journal of Economics and Management, 106–113.
[3] Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muna. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 319–336.
[4] Fahmi, I. (2014). Analisis kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta.
[5] Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK, 33–48.
[6] Fitria, H. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Malang: CV IRHD.
[7] Halim, A. (2012). Teori, konsep dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
[8] Halim, A., & Kusufi, M. A. (2014). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
[9] Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[10] Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
[11] Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
[12] Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
[13] Mashun, M. (2009). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.
[14] Nasution, D. A. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, 149–162.
[15] Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Papua periode 2014–2021. Jurnal Financial and Tax, 147–148.7.
