ENCOURAGE FROM FEAR: PERUBAHAN NAMA LAUT NATUNA UTARA SEBAGAI UPAYA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA
DOI:
https://doi.org/10.56127/jukim.v2i6.987Keywords:
Indonesia, Kedaulatan, Laut Natuna Utara, TiongkokAbstract
Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara menjadi salah satu langkah strategis Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah maritimnya. Tulisan ini menganalisis latar belakang, konteks, dan dampak perubahan nama tersebut terhadap kedaulatan Indonesia. Berdasarkan metode penelitian yang mencakup penelusuran literatur, analisis konten media, dan kajian hukum internasional, penulisan ini menjelaskan bagaimana perubahan nama tersebut memunculkan ketegangan dengan Tiongkok, yang memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih, serta bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan reaksi internasional. Dengan dukungan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, Indonesia berusaha memperkuat klaimnya atas Laut Natuna Utara. Namun, reaksi negatif dari Tiongkok dan beberapa negara ASEAN menunjukkan kompleksitas geopolitik dan diplomasi dalam menjaga kedaulatan maritim dalam konteks regional yang dinamis. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang langkah-langkah Indonesia untuk menjaga klaim wilayahnya dan mendukung prinsip-prinsip hukum laut internasional.
References
Adikara. A and Munandar A, "Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara," Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan, vol. 13, no. 1, 2021.
Afandi. F, Yoesgiantoro. D and Prakoso. L, "Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Di Kawasan Perairan Natuna Utara," Jurnal Kewarganegaraan, vol. 6, no. 1, pp. 1836-1841, 2022.
Agustiyan. D and Suwarno. P, "Rancang Bangun Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Laut Natuna Utara," JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, vol. 9, no. 4, pp. 32-37, 2021.
Anugerah. B, "Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara," Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 6, no. 2, pp. 286-307, 2021.
Fernandez. I, Daulay. Z, Ferdi. F and Delfiyanti. D, "Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim," Linguistics and Culture Review, vol. 5, no. 3, pp. 1775-1783, 2021.
Hidayatullah. R and Birahayu. D, "Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara terhadap Zona Ekomoni Eksklusif Indonesia (ZEEI) Ditinjau dari Hukum Internasional," Perspektif Hukum, pp. 40-55, 2018.
Ilmi. N and Rosyidin. M, "Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok," Journal of International Relations, vol. 6, no. 3, pp. 482-490, 2020.
Manullang. G and Lumbantoruan. G, "RESPON INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN CINA DI LAUT NATUNA UTARA DI MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO," Jurnal Lemhannas RI, vol. 10, no. 1, pp. 10-18, 2022.
Novianto. R, Firmansyah. D and Pratama. N, "Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara," Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, pp. 69-78, 2020.
Pambudi. A, "Analisa Respon Indonesia Terhadap Aktivitas Militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019," Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 2, no. 2, pp. 89-104, 2019.
Putrianti. I, "Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara," Journal of International Relations, vol. 4, no. 4, pp. 868-877, 2018.
Riyadi. R and Sari. D, "Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia," Belli Ac Pacis,, vol. 5, no. 1, pp. 18-31, 2019.
Sambogo. A, "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Internasional," Jurist-Diction, vol. 1, no. 2, pp. 381-396, 2018.
Sarnawa. B and Islami. M, "North Natuna Sea Naming After South China Sea From The International Law Perspective," 2022.
Sulistyani. Y, Pertiwi. A and Sari. M, "Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo [Indonesia’s Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo’s Administration," Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, vol. 12, no. 1, pp. 85-103, 2021.
Guyer. P, "Is Sovereignty Divided Still Sovereignty? Kant and the Federalist," U. Pitt. L. Rev., vol. 83, p. 365, 2021.
Marey. M, "Kant's popular sovereignty and cosmopolitanism," Constellations, vol. 27, no. 3, pp. 361-374, 2020.
